Oleh: Khusnul Yaqin
‎
‎Di zaman ini, kekuasaan tidak lagi datang dengan sepatu tentara. Ia datang dengan jas rapi, grafik ekonomi, dan kata-kata manis bernama “demokrasi”. Tapi di balik itu, tangan-tangan tak terlihat tetap bezaman–mengatur, menekan, bahkan menentukan nasib bangsa tanpa pernah dipilih oleh rakyat.
‎
‎Lalu tiba-tiba muncul satu anomali: wilayat al-faqih suatu sistem tata negara yang diusulkan seorang ulama, filosof dan faqih, Ayatollah Al Udhmah Sayyid Ruhullah Khomeini Al Musawi.
‎
‎Ia bukan sekadar sistem. Ia adalah gangguan. Gangguan terhadap kenyamanan dunia yang sudah terbiasa diatur oleh uang, oleh lobi, oleh kompromi tanpa batas. Di saat banyak negara tunduk pada arus global, konsep ini justru berdiri tegak dengan satu kalimat sederhana: tidak semua hal bisa dibeli.
‎
‎Di sinilah kegelisahan itu lahir. Bukan karena ia sempurna. Tidak ada sistem yang sempurna. Tapi karena ia menunjukkan kemungkinan–bahwa kekuasaan masih bisa berakar pada nilai, bukan sekadar transaksi.
‎
‎Dalam bahasa para cerdik pandai, ini adalah bentuk kesadaran yang menolak menjadi objek. Menolak diposisikan sebagai pasar. Menolak dipaksa percaya bahwa kebebasan hanya mungkin jika kita mengikuti aturan yang dibuat oleh yang kuat.
‎
‎Dan setiap kesadaran seperti itu selalu berbahaya bagi kaum hegemon nan arogan. Maka reaksi pun muncul, dengan dua wajah. Yang pertama halus. Ia berbicara dalam bahasa strategi, stabilitas, dan keamanan global. Ia menulis laporan, menggelar ceramah, seminar, membingkai narasi. Semuanya terlihat ilmiah, netral, rasional.

Tapi di balik itu, ada satu kepentingan: memastikan bahwa anomali ini tidak menjadi inspirasi. Ia tidak tampak sebagai hujatan (terutama bagi yang tidak peka dan kurang data) tapi sebagai strategi — untuk tidak menyebutnya berpura-pura. Akhirnya ia (hujatan itu) memang luput dari mata awam, tapi tidak bagi para cendekia.
‎
‎Yang kedua kasar. Ia tidak punya kesabaran untuk berpura-pura. Ia menyerang langsung, mencaci, menyederhanakan, bahkan mengaburkan fakta. Bagi mereka, tidak penting memahami–yang penting menjatuhkan dengan hujatan bahkan sumpah serapah di berbagai platform medsos.
‎
‎Namun keduanya bertemu di satu titik: ketakutan.
‎
‎Ketakutan bahwa jika satu model bisa bertahan tanpa tunduk pada arus dominan, maka narasi besar dunia modern mulai retak. Retak pada klaim bahwa tidak ada alternatif. Retak pada keyakinan bahwa semua harus mengikuti satu arah.
‎
Padahal sejarah tidak pernah sesederhana itu. Sejarah selalu lahir dari keberanian untuk berbeda yang berpijak pada upaya kotemplasi yang panjang dan data yang akurat.
‎
‎Dan di sinilah kita perlu jujur, seperti yang sering diingatkan kaum intelektual robbani: jangan cepat mengutuk, tapi juga jangan cepat mengagungkan. Yang penting adalah memahami–dengan kepala dingin, dengan hati yang tidak diperbudak.
‎
‎Karena musuh terbesar manusia bukan sistem lain, tetapi ketidakmampuan untuk berpikir merdeka. ‎Jika sebuah sistem ditolak hanya karena ia tidak sesuai dengan arus, maka kita tidak sedang berpikir–kita hanya sedang ikut. ‎

Dan jika sebuah sistem dipuja tanpa kritik, kita juga tidak sedang berpikir–kita hanya sedang mencari pegangan. Maka tugas kita bukan menjadi pengikut, tapi menjadi penimbang. ‎Menimbang dengan akal, dengan pengalaman sejarah, dan dengan keberanian untuk berdiri di luar keramaian.
‎
‎Sebab pada akhirnya, yang menentukan bukan siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang paling tahan menghadapi ujian zaman.

Oleh: Khusnul Yaqin
‎
‎Di antara lima sila yang menjadi fondasi Republik Indonesia, Sila Keempat sering dibaca secara prosedural: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Ia dipahami sebagai legitimasi demokrasi representatif–rakyat memilih, wakil bermusyawarah, keputusan diambil. Namun pembacaan yang terlalu prosedural kerap melewatkan kata kunci yang justru paling menentukan arah etik-politiknya: hikmat.
‎
‎Istilah “hikmat” dalam Sila Keempat sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, yaitu ḥikmah (حِكْمَة) yang kemudian dibaca dan diserap dalam langgam Persia (Parsi) sehingga menjadi “hikmat” dengan t mati di akhir.

Dalam bentuk aslinya dalam bahasa Arab, kata tersebut dibaca ḥikmah tanpa t mati yang ditegaskan, sementara dalam tradisi Persia–yang banyak memengaruhi kosakata intelektual di dunia Islam—lafalnya bergeser menjadi “hikmat”.
‎
‎“Hikmat” bukan sekadar kepandaian teknis, apalagi kecakapan retorika. Dalam perspektif keilmuan, ia adalah intelektual sejati yang penuh dengan kebijaksanaan yang lahir dari perpaduan pengetahuan mendalam, ketajaman akal, dan kejernihan moral dalam bimbingan ilahi.

Hikmat adalah kemampuan menimbang yang benar, memilih yang tepat, dan bertindak dengan adil. Dengan demikian, Sila Keempat tidak hanya menegaskan siapa yang berdaulat (rakyat), tetapi juga bagaimana kedaulatan itu dijalankan: dipandu oleh kebijaksanaan.
‎
‎Pada titik ini, menarik untuk membaca Sila Keempat berdampingan dengan satu rumpun ajaran dalam tradisi Syi’ah Imamiyah yang menekankan otoritas keilmuan sebagai penuntun masyarakat.

Dalam sebuah tawqī‘ yang dinisbatkan kepada Imam Mahdi disebutkan bahwa dalam perkara-perkara yang terjadi, umat diminta merujuk kepada para perawi hadis–mereka yang memahami ajaran dan mampu menimbang hukum.

Garis yang sama tampak dalam riwayat dari Imam Ja’far al-Sadiq: orang yang memahami halal-haram dan mengetahui hukum-hukum agama dijadikan sebagai rujukan (hakim). Bahkan dalam riwayat lain dari Imam Hasan al-Askari, kriteria itu dipertegas secara etik: faqih yang layak diikuti adalah yang menjaga diri, memelihara agama, menentang hawa nafsu, dan taat kepada Tuhannya. Sementara Imam Ali menautkan tegaknya agama dan dunia pada kehadiran alim yang mengamalkan ilmunya.
‎
‎Jika disarikan, keseluruhan riwayat tersebut membangun satu prinsip: ketika otoritas spiritual tidak hadir secara langsung, maka otoritas itu mengalir kepada mereka yang paling memahami dan paling berintegritas. Dalam bahasa sosial-politik, ini adalah penegasan bahwa kepemimpinan tidak cukup bertumpu pada popularitas atau jumlah, tetapi mesti berakar pada kapasitas keilmuan dan keluhuran moral.
‎
‎Prinsip ini dalam tradisi Imamiyah berkembang menjadi marja‘iyyah–otoritas rujukan kepada ulama yang paling mumpuni (a‘lam). Marja’ bukan sekadar figur “pintar”, melainkan simpul legitimasi yang menggabungkan pengetahuan, pengalaman, dan akhlak.

Dari sini, pada abad ke-20, Sayyid Ruhollah Khomeini (Imam Khomeini) merumuskan sebuah konsepsi ketatanegaraan yang dikenal sebagai wilayat al-faqih: kepemimpinan politik oleh faqih sebagai wakil otoritas keilmuan dalam mengelola negara yang berlandaskan nilai-nilai agama.
‎
‎Di sinilah perbandingan menjadi produktif. Sila Keempat dan konsep wilayat al-faqih sama-sama berangkat dari satu kegelisahan yang serupa: bagaimana memastikan bahwa kekuasaan tidak lepas dari bimbingan kebijaksanaan.

Sila Keempat menjawabnya melalui frasa “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”–sebuah kerangka yang menggabungkan partisipasi rakyat dengan proses deliberatif yang dituntun akal sehat yang ilahiyah.
‎
‎Sementara wilayat al-faqih menekankan bahwa, dalam konteks negara berbasis ajaran agama, yang paling layak memimpin adalah mereka yang memiliki kompetensi tertinggi dalam memahami ajaran tersebut.

Namun, keserupaan ini tidak berarti kesamaan. Sila Keempat beroperasi dalam ruang plural dan sipil, di mana hikmat dapat lahir dari beragam disiplin–agama, filsafat, sains, dan pengalaman sosial dengan kapasitas intelektual yang paling mumpuni.

Ia menempatkan kebijaksanaan sebagai prinsip penuntun dalam mekanisme demokratis. Adapun, wilayat al-faqih adalah formulasi teo-politik yang secara spesifik menempatkan faqih (intelektual paling mumpuni) sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kerangka negara Islam. Jika Sila Keempat adalah demokrasi yang diberi ruh hikmat, maka wilayat al-faqih adalah teokrasi yang dilegitimasi oleh otoritas keilmuan faqih.
‎
‎Di antara interkoneksi itu, ada satu pelajaran penting yang bisa dipetik: demokrasi tanpa hikmat berisiko menjadi aritmetika kekuasaan, sementara otoritas keilmuan tanpa partisipasi berisiko menjauh dari realitas sosial.

Sila Keempat, dengan penekanan pada hikmat-permusyawaratan, mengajarkan jalan rasional: keputusan tidak ditentukan semata oleh mayoritas, tetapi melalui proses pertimbangan yang rasional dan etis yang bersumber pada kebjikasanaan intelektual rabbani.
‎
‎Dalam pengertian ini, hikmat berfungsi sebagai “filter” atas kehendak kolektif–agar tidak terjebak pada populisme yang dangkal dan merusak. Dengan demikian, membaca Sila Keempat melalui perspektif tradisi keilmuan Islam tidak harus berujung pada klaim genealogis–bahwa yang satu berasal dari yang lain.

Lebih produktif jika kita melihatnya sebagai interkoneksi gagasan lintas tradisi (baca Muhammad SAW dan Semar https://aswajanusantara.com/): sebuah kesadaran bersama bahwa kedaulatan rakyat memerlukan bimbingan kebijaksanaan (intelektual atau faqih).

Di sinilah Pancasila menemukan kedalamannya: ia tidak menolak demokrasi, tetapi juga tidak menyerahkannya pada mekanisme kosong; ia menegaskan bahwa yang memimpin rakyat bukan sekadar suara, melainkan hikmat (bimbingan ilahi melalui kaum intelektual).
‎
‎Dan pada akhirnya, mungkin di situlah letak keindahan Sila Keempat: ia tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita memilih pemimpin, tetapi tentang jenis manusia seperti apa yang layak memimpin–mereka yang mengetahui, yang menimbang, dan yang mampu menjaga diri dari godaan kekuasaan.

Dalam bahasa apa pun–hikmat, ḥikmah, atau kebijaksanaan–ia tetap menunjuk pada satu hal yang sama: kebenaran yang dipandu oleh akal yang jernih dan hati yang lurus yang disinari cahaya ilahi (Sila Pertama).

Oleh: Khusnul Yaqin
‎
‎Beberapa menit lalu, saya menerima kabar yang–di satu sisi–membanggakan. Sekelompok mahasiswa S1 angkatan 2024 berhasil menembus jurnal Q1 tanpa APC. Mereka ingin mengikuti jejak kakak tingkatnya dari angkatan 2023.

Seorang kolega bahkan dengan penuh kebanggaan menyatakan bahwa mahasiswa S1 kini mampu menulis dan menerbitkan artikel di jurnal internasional bereputasi tinggi.
‎
‎Sebagai akademisi, tentu saya ikut berbahagia. Namun kebahagiaan itu tidak datang tanpa kegelisahan. Justru di balik euforia ini, tersembunyi satu pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam dunia akademik kita?
‎
‎Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari satu kata: kecerdasan buatan. Perkembangan AI telah mengubah lanskap penulisan ilmiah secara radikal. Bahasa Inggris akademik yang dahulu menjadi hambatan utama kini dapat dihasilkan dengan presisi yang mendekati penutur asli.

Tidak ada lagi olok-olokan, bahasa inggrisnya sangat lokal sehingga tidak diterima di jurnal internasional bereputasi. Lokalitas bahasa Inggris sudah disapu bersih oleh AI.
‎
Struktur argumen, formulasi hipotesis, hingga diskusi hasil dapat disusun dengan cepat dan sistematis oleh AI. Pada level tertentu, ini adalah kemajuan yang patut dirayakan. AI telah mendemokratisasi akses terhadap publikasi ilmiah. Namun, seperti setiap revolusi, ia membawa konsekuensi yang tidak sederhana.
‎
‎Pertama, publikasi Q1 kehilangan eksklusivitasnya. Dulu, menembus jurnal Q1 adalah capaian intelektual yang tidak semua orang mampu raih. Ia bukan sekadar soal bahasa, tetapi kedalaman berpikir, ketajaman metodologi, dan kematangan epistemik. Hari ini, hambatan bahasa runtuh.

Dalam satu dekade ke depan, bukan tidak mungkin siswa sekolah menengah pun dapat menulis artikel dengan kualitas bahasa Q1 dan diterbitkan di jurnal Q1. Ketika semua orang bisa masuk, maka pertanyaannya bukan lagi “siapa yang berhasil?”, tetapi “apa yang membedakan?”.
‎
‎Kedua, terjadi inflasi nilai akademik. Ketika publikasi internasional menjadi terlalu mudah diakses, ia perlahan kehilangan daya pembeda sebagai indikator keunggulan. Dalam konteks ini, syarat menjadi Guru Besar yang selama ini bertumpu pada publikasi internasional bereputasi berpotensi mengalami redefinisi.

Jika semua orang memiliki “mata uang” yang sama, maka mata uang itu tidak lagi bernilai tinggi. Akademik menghadapi apa yang dalam ekonomi disebut sebagai devaluation of currency–penurunan nilai karena over-supply.
‎
‎Ketiga, pergeseran dari proses ke produk. AI memungkinkan penulisan yang cepat dan rapi, tetapi seringkali mengaburkan proses berpikir di baliknya. Padahal, dalam tradisi ilmiah yang sehat, nilai utama bukan pada teks akhir, melainkan pada perjalanan intelektual yang melahirkannya. Ketika mahasiswa mampu menghasilkan artikel tanpa benar-benar mengalami pergulatan konseptual, maka yang terjadi adalah simulasi keilmuan, bukan keilmuan itu sendiri.
‎
‎Keempat, munculnya homogenisasi epistemik. AI dilatih dari korpus global yang cenderung seragam–baik dalam gaya penulisan, struktur argumen, maupun paradigma ilmiah. Akibatnya, tulisan-tulisan yang dihasilkan menjadi semakin mirip satu sama lain. Keunikan perspektif lokal, keberanian berpikir di luar arus utama, dan orisinalitas epistemologis berisiko terkikis. Dunia akademik menjadi efisien, tetapi kehilangan warna.
‎
‎Kelima, krisis otentisitas intelektual. Ketika batas antara “dibantu AI” dan “dihasilkan oleh AI” menjadi kabur, muncul pertanyaan etis yang serius: sejauh mana sebuah karya masih dapat disebut sebagai representasi pemikiran penulisnya? Jika ide, struktur, dan bahasa semuanya dapat diproduksi oleh mesin, maka di mana letak subjek ilmuwan itu sendiri?
‎
‎Di titik ini, kita perlu jujur mengakui bahwa menjadikan publikasi sebagai satu-satunya standar akademik adalah sebuah reduksi yang berbahaya. Ilmu tidak pernah semata-mata tentang teks. Ia adalah tentang cara berpikir, keberanian bertanya, kedalaman merenung, dan integritas dalam mencari kebenaran.
‎
‎Maka, tantangan ke depan bukanlah menolak AI, tetapi mendefinisikan ulang makna keilmuan. Kita perlu bergeser dari sekadar output-based evaluation menuju process-based evaluation. Bukan hanya “berapa banyak artikel yang diterbitkan”, tetapi “bagaimana artikel itu lahir”. Bukan hanya “di jurnal mana dipublikasikan”, tetapi “apa kontribusi epistemiknya”.
‎
‎Barangkali, di masa depan, indikator keunggulan akademik tidak lagi terletak pada publikasi semata, tetapi pada kemampuan membangun gagasan yang benar-benar baru, memecahkan masalah nyata, dan menghadirkan makna bagi masyarakat.
‎
‎Mahasiswa yang hari ini menembus Q1 memang patut diapresiasi. Tetapi lebih dari itu, mereka perlu diajak untuk memahami bahwa menjadi ilmuwan bukanlah tentang seberapa cepat menulis, melainkan seberapa dalam berpikir. Sebab pada akhirnya, ilmu yang sejati tidak lahir dari kemudahan– ‎melainkan dari kegelisahan yang tidak pernah selesai.