ABI Sulsel— Dewan Pimpinan Wilayah Ahlulbait Indonesia (ABI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) II DPD ABI Gowa, Jeneponto, dan Bulukumba pada Ahad, 24 Mei 2026. Kegiatan ini mengangkat tema “Dari Paguyuban Menuju Peradaban Organisasi; Menyelaraskan Gerakan Daerah Menuju Visi ABI yang Berkelanjutan.”

Kegiatan berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 15.30 WITA di Sekretariat DPW ABI Sulsel, Jl. Batuaraya 5 Lorong 4, Makassar. Musyawarah diikuti oleh utusan daerah Gowa dan Jeneponto secara langsung, sementara peserta dari Kabupaten Bulukumba mengikuti kegiatan secara daring.

Dalam sambutannya, Ketua DPW ABI Sulawesi Selatan, Imran Latif, menjelaskan bahwa komunitas Ahlulbait di Sulawesi Selatan memiliki akar sejarah yang panjang, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

Ia menyebut salah satu Qadi Kesultanan Gowa, Syech Jalaluddin Al Aidit, sebagai tokoh pengikut Ahlulbait yang turut menyebarkan ajaran Ahlulbait di tanah Sulawesi.

Menurutnya, komunitas Ahlulbait di Sulawesi Selatan selama ini banyak tumbuh dari ruang-ruang paguyuban dan komunitas intelektual. Karena itu, ABI memandang penting adanya transformasi tradisi gerakan menuju kultur organisasi yang lebih tertata dan berkelanjutan.

“Sudah saatnya kita bergerak dari tradisi paguyuban menuju peradaban organisasi. Kita harus terbiasa bekerja di bawah aturan organisasi, dengan tata administratif yang tertib dan terukur,” ujar Imran dalam sambutannya.

Musyawarah daerah ini juga menjadi ruang konsolidasi antar daerah untuk menyelaraskan arah gerakan organisasi dengan visi besar ABI secara nasional, khususnya dalam penguatan tata kelola organisasi, kaderisasi, dan pengembangan gerakan sosial-keumatan di daerah.

Kegiatan ditutup dengan sambutan Wakil Ketua DPW ABI Sulawesi Selatan, Ahmad Syawqi. Dalam pesannya, ia menyebut para pengikut Ahlulbait sebagai orang-orang yang kembali atau bertaubat, yakni mereka yang kembali mengikuti itrah Rasulullah SAW yang suci dengan berupaya menyelaraskan diri terhadap ajaran-ajarannya.

“Pengikut Ahlulbait adalah mereka yang kembali kepada jalan keluarga suci Rasulullah, dengan terus berusaha memperbaiki diri dan menyelaraskan hidupnya dengan nilai-nilai ajaran tersebut,” ungkapnya.

Musyawarah Daerah II kemudian ditutup dengan pembacaan Doa Faraj secara bersama-sama, sebagai doa dan harapan bagi zuhurnya Imam Mahdi afs.

Laporan: Irfan Nesa

ABI Sulsel— Kajian Seri Pascakolonial yang digelar LDSI Al-Muntazhar kembali berlanjut dengan pembahasan pemikiran tokoh pascakolonial Frantz Fanon. Pada seri pertama tersebut, pemateri Muhajir MA membedah bagaimana kolonialisme membentuk dan mewarisi bentuk-bentuk psikologi dan cara berpikir masyarakat jajahan. Dalam hal ini, praktik kolonial tidak hanya bekerja melalui penjajahan wilayah dan ekonomi saja.

Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat LDSI Al-Muntazhar, Batua Raya 5, Kota Makassar pada Minggu (10/5/2026) itu diikuti mahasiswa dan aktivis dari berbagai kampus. Diskusi berlangsung interaktif dengan pembahasan mengenai psikologi penjajahan dan pembentukan subjektivitas.

Dalam pemaparannya, Muhajir menjelaskan bahwa Frantz Fanon merupakan salah satu pemikir paling penting dalam membaca dampak psikologis kolonialisme. Menurutnya, Fanon tidak hanya melihat kolonialisme sebagai persoalan politik dan ekonomi. Ia juga sebagai sistem besar yang menghancurkan identitas manusia dari dalam.

“Fanon adalah psikiater yang merawat korban penyiksaan kolonial di Aljazair sekaligus aktivis Front Pembebasan Nasional atau FLN. Karena itu, ia melihat langsung bagaimana kolonialisme bekerja di dalam jiwa manusia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengalaman Fanon sebagai psikiater membuatnya mampu membaca bagaimana penjajahan membentuk rasa rendah diri dan alienasi pada masyarakat terjajah. Sementara keterlibatannya dalam perjuangan kemerdekaan Aljazair membuat pemikirannya dekat dengan realitas rakyat.

Muhajir mengatakan, Frantz Fanon memandang kolonialisme sebagai proses “kolonisasi pikiran”, yaitu ketika penjajah memaksakan budaya, nilai, dan cara pandang mereka kepada masyarakat jajahan hingga akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang lebih unggul dan modern.

Karena itu, menurut Muhajir, kolonialisme tidak cukup ditinjau dari perspektif penjajahan wilayah atau kekuatan militer belaka. Ia juga bekerja secara lebih halus melalui mekanisme ketidaksadaran masyarakat yang dijajah.

Salah satu cara penjajah mempertahankan dominasinya melalui wacana atau diskursus. Wacana tersebut terus diproduksi sehingga membentuk anggapan bahwa budaya penjajah lebih maju, sedangkan budaya masyarakat jajahan dianggap rendah dan tertinggal.

“Wacana itu kemudian hadir dalam berbagai bentuk praktik sosial, seperti pendidikan, media, budaya populer, hingga kebiasaan hidup sehari-hari. Dalam kajian pascakolonial, kondisi ini disebut sebagai praktik diskursif yang efektif membentuk pengetahuan, kesadaran, dan kondisi psikologis masyarakat,” ujarnya.

Akibatnya, masyarakat yang dijajah mulai melihat dirinya melalui sudut pandang penjajah (tatapan kolonial) dan pelan demi pelan menganggap budaya dan identitas sendiri sebagai sesuatu yang rendah. Fanon menyebut kondisi ini sebagai kompleks inferioritas.

“Penjajah secara terus menerus, berangsur-angsur, pelan tapi pasti, menanamkan keyakinan bahwa budaya mereka primitif dan tidak beradab. Lama-kelamaan masyarakat terjajah mempercayai itu,” jelasnya.

Menurut Muhajir, gagasan tersebut dibahas Fanon dalam karya monumentalnya, Black Skin, White Masks. Dalam buku itu, Fanon menjelaskan bagaimana masyarakat kulit hitam yang menanggung warisan psikologis kompleks inferioritas dipaksa hidup di dunia yang didominasi nilai-nilai kulit putih.

kompleks inferioritas tersebut membuat banyak individu jajahan akhirnya berusaha meniru penjajah, mulai dari bahasa, perilaku, hingga gaya hidup, sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan sosial. Namun, alih-alih diakui dalam komunitas penjajah, upaya tersebut malah melahirkan krisis identitas dan kebencian terhadap diri sendiri.

Muhajir juga menyoroti bagaimana Fanon membaca rasisme sebagai sesuatu yang diproduksi secara sistematis melalui pendidikan dan budaya populer. Ia mencontohkan kisah-kisah seperti Tarzan maupun Mickey Mouse yang menurut Fanon ikut menanamkan citra superioritas kulit putih kepada anak-anak di negara jajahan.

“Anak-anak jajahan akhirnya mengidentifikasi diri dengan tokoh pahlawan kulit putih, sementara identitas mereka sendiri dipandang buruk atau tertinggal,” katanya.

Inti dari pemikiran Frantz Fanon adalah proses keluar dari alienasi kolonial (disalienation). Semacam upaya melepaskan diri dari rasa inferioritas dan citra diri negatif yang ditanamkan kolonialisme.

“Bagi Fanon, pembebasan bukan soal kemerdekaan politik saja. Pembebasan harus juga memuat agenda pemulihan martabat, kesadaran, dan kemampuan masyarakat terjajah untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Proses ini melibatkan transformasi psikologis, budaya, dan politik secara bersamaan, agar masyarakat pascakolonial dapat membangun subjektivitas baru di luar standar kolonial,” jelas Muhajir.

ABI Sulsel— Amerika Serikat dinilai mulai kehilangan dominasinya dalam percaturan geopolitik Timur Tengah. Situasi ini dibaca sebagian kalangan sebagai gejala melemahnya proyek kolonialisme modern yang selama ini menopang berbagai konflik dan intervensi di kawasan tersebut.

Menangkap momentum itu, LDSI Al-Muntazhar menggelar Diskusi Seri Pascakolonial untuk membedah bagaimana kolonialisme bekerja bukan hanya melalui penjajahan fisik, tetapi juga lewat produksi pengetahuan dan pembentukan cara berpikir masyarakat. Diskusi ini berlangsung selama dua pekan, setiap Sabtu-Minggu, pada 9–10 dan 16–17 Mei 2026, di Sekretariat LDSI Al-Muntazhar, Batua Raya 5, Kota Makassar.

Kegiatan tersebut diikuti belasan mahasiswa dan aktivis dari berbagai kampus serta komunitas di Makassar. Forum berlangsung dalam suasana dialogis dengan pembahasan yang banyak menyoroti relasi kuasa, sejarah, hingga konstruksi identitas umat Islam modern.

Dewan Pendiri LDSI Al-Muntazhar, Ahmad Syawqi, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa wacana pascakolonial penting digunakan untuk membaca ulang sejarah Islam yang selama ini dianggap final dan diterima begitu saja.

“Terutama kaum muda Islam, penting untuk menelaah kembali sejarah Islam menggunakan pascakolonial sebagai alat analisis,” ujar Ahmad Syawqi yang akrab disapa Kak Uki.

Menurutnya, banyak narasi sejarah Islam dibentuk oleh kepentingan dinasti maupun kekuasaan tertentu di masa lalu, lalu diwariskan tanpa proses kritik yang memadai kepada generasi Muslim hari ini.

Sementara itu, Ketua Umum LDSI Al-Muntazhar, Irfan, menjelaskan bahwa kelas tersebut dirancang secara berseri dan akan terus berlanjut pada tema-tema berikutnya.

“Kajian ini berseri, artinya kelas ini akan berlanjut pada seri-seri berikutnya. Kami berharap antusiasme peserta tetap terjaga, karena kami juga menyiapkan apresiasi bagi tiga peserta terbaik,” ujarnya dalam sambutan pada Sabtu, 9 Mei 2026.

Pada sesi pengantar, Pdt. Dr. Diks Pasande menekankan pentingnya filsafat sebagai fondasi berpikir kritis. Menurutnya, kemampuan filosofis dibutuhkan untuk mendekonstruksi narasi besar yang selama ini membentuk cara masyarakat memahami sejarah, agama, dan kekuasaan.

Ia menjelaskan bahwa pengetahuan tidak pernah lahir secara netral, melainkan diproduksi dalam struktur relasi kuasa tertentu. Karena itu, pendekatan pascakolonial dianggap relevan untuk membaca bagaimana sebuah narasi dibangun, dipertahankan, dan direproduksi dalam kehidupan sosial.

Kontributor: Irfan Nesa